Tolak Kenaikan Gaji DPR, Tegakkan Keadilan Bagi Pengemudi Ojol

“Ketua DPM Unitri, Yohanes Umbu Ate, menyuarakan kritik terhadap wacana kenaikan gaji DPR dan tindakan represif aparat terhadap pengemudi ojek online. Umbu menegaskan bahwa mahasiswa akan terus mengawal isu keadilan sosial demi kepentingan rakyat".  Sabtu (30/08).

Papyrus – Dewan Perwakilan Mahasiswa (DPM), Universitas Tribhuwana Tunggadewi (Unitri) Malang, menyuarakan kritik keras terhadap wacana kenaikan gaji DPR, serta tindakan represif aparat Brimob terhadap pengemudi Ojek Online (Ojol). Ketua DPM Unitri, Yohanes Umbu Ate menilai kedua peristiwa tersebut mencerminkan ketidakadilan sosial antara elite politik dan rakyat kecil. Pada sabtu (30/08)

Umbu menegaskan bahwa rencana kenaikan gaji DPR di tengah kondisi ekonomi rakyat yang sulit menunjukkan sikap tidak peka. Sementara itu, pekerja informal seperti ojol justru menghadapi ancaman keselamatan akibat kekerasan aparat di lapangan.

“Kenaikan gaji DPR disaat rakyat kesulitan adalah sikap yang tidak peka. Lebih ironisnya lagi, pekerja ojol malah mendapat perlakuan represif dari aparat,” tegasnya.

Umbu selaku DPM Unitri, juga mengecam tindakan aparat Brimob yang menabrak seorang pengemudi ojol. Mereka menyerukan penegakan hukum yang adil dan transparan agar kepercayaan rakyat terhadap negara tidak semakin runtuh.

“Kami menuntut agar DPR membatalkan rencana kenaikan gaji dan mendesak adanya perlindungan untuk pekerja informal. Mahasiswa dan masyarakat harus aktif mengawal kebijakan publik demi terciptanya keadilan sosial,” ujar Umbu.

Lebih lanjut, Umbu  menekankan pentingnya tanggung jawab moral wakil rakyat dan aparat negara. Menurut mereka, pejabat publik seharusnya hadir untuk melayani kepentingan rakyat, bukan memperkaya diri sendiri.

“Rakyat harus mendapat perlindungan dan keadilan. Kami akan terus mengawal isu ini, baik di Malang Raya, Jawa Timur, maupun di seluruh Indonesia,” tutupnya (Umbu)